Views: 63
“Petrus Kasihiw Pimpin PSI Papua Barat, Bidik Kursi DPR RI dan Perjuangkan Keterwakilan OAP”
JAKARTA, inspirasipapua.id — Memperkuat partai tidak cukup dengan membentuk kepengurusan dan memasang target politik. Dibutuhkan kader yang bekerja, organisasi yang menjangkau masyarakat, serta keberanian memperjuangkan kepentingan daerah. Itulah agenda yang disiapkan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, MT, setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Papua Barat.
Mantan Bupati Teluk Bintuni dua periode itu menyampaikan agenda tersebut dalam wawancara eksklusif melalui pesan suara WhatsApp dengan inspirasipapua.id, Kamis (22/10/2026), setelah terpilih memimpin PSI Papua Barat di Jakarta pada 19 Oktober 2026. Berpindah dari Partai NasDem ke PSI, Petrus kini menghadapi pekerjaan besar: membangun kekuatan organisasi dari tingkat provinsi hingga kampung sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Petrus, konsolidasi menjadi pekerjaan pertama yang harus diselesaikan. Kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten, distrik, hingga kampung perlu diperkuat, termasuk melengkapi administrasi dan menyiapkan kantor partai. Setelah kembali ke Manokwari seusai mengikuti agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), ia akan melanjutkan pembenahan organisasi dan mempersiapkan persyaratan menghadapi verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Struktur PSI ini harus diperkuat mulai dari provinsi, kabupaten, distrik, sampai kampung,” ujar Petrus. Baginya, organisasi yang tertata bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Struktur partai harus menjadi jalur komunikasi yang memungkinkan aspirasi masyarakat dari kampung dan distrik sampai ke pengambil keputusan.
Membidik Satu Kursi DPR RI
Konsolidasi tersebut memiliki tujuan politik yang jelas. Pada Pemilu 2029, Petrus berharap PSI Papua Barat mampu menyumbangkan sedikitnya satu kursi di DPR RI. Sementara untuk DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD kabupaten, target perolehan kursi akan ditentukan berdasarkan kekuatan kader, potensi suara, serta peluang politik di masing-masing wilayah.
Pemetaan akan dilakukan di tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat. Namun, Petrus menyadari bahwa target politik tidak dapat dicapai hanya melalui pernyataan optimistis. Kekuatan organisasi, kualitas calon legislatif, dan kepercayaan masyarakat akan menjadi faktor penentu.
“Target kami, kalau bisa, menyumbangkan satu kursi dari Papua Barat untuk DPR RI. Kemudian, untuk tingkat provinsi dan kabupaten, kita akan melihat kemampuan serta peluang yang bisa diraih,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan Pemilu 2029 sebagai ujian awal bagi kepemimpinan Petrus di PSI Papua Barat. Partai harus membuktikan kemampuannya membangun jaringan politik sekaligus menghadirkan kader yang memiliki kedekatan dengan persoalan masyarakat.
Menempatkan Orang Asli Papua dalam Rekrutmen Politik
Di luar target kursi, Petrus menyoroti persoalan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai, partai politik di Papua Barat perlu membuka ruang lebih luas bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui pencalonan anggota legislatif.
Sebagai gambaran awal, ia mengemukakan komposisi sekitar 70 persen OAP dan 30 persen masyarakat Nusantara dalam penjaringan calon legislatif. Komposisi tersebut masih akan mempertimbangkan kondisi dan proporsi masyarakat di setiap kabupaten, kemampuan kandidat, serta mekanisme internal partai.
“Yang penting, kita harus memberikan perhatian kepada Orang Asli Papua. Kita ingin memperjuangkan hak masyarakat adat, kesempatan kerja, pendidikan yang gratis dan bermutu, kesehatan yang berkualitas, serta keterwakilan orang Papua di dalam partai politik,” ujarnya.
Pernyataan itu membawa isu keterwakilan OAP ke dalam agenda pembenahan PSI. Bagi Petrus, partai tidak cukup sekadar hadir di Papua Barat untuk mengikuti pemilu. Partai juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Komitmen tersebut akan diuji ketika proses penjaringan dan seleksi calon legislatif dimulai. Sebab, gagasan keterwakilan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan rekrutmen yang transparan, dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kesiapan calon dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pilkada Menunggu Kekuatan Legislatif
Mengenai peluang PSI mengusung calon gubernur, bupati, maupun wakil kepala daerah pada kontestasi berikutnya, Petrus belum menempatkannya sebagai prioritas. Ia menyebut kemungkinan tersebut akan diperhitungkan setelah partai mengetahui kekuatan politik yang berhasil dibangun melalui Pemilu 2029.
Perolehan kursi legislatif menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menentukan langkah partai dalam pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada periode 2030–2031, sesuai ketentuan dan jadwal resmi yang berlaku.
“Target pertama kita adalah mengamankan kursi legislatif. Kalau itu sudah tercapai dan kekuatan partai sudah mantap, baru kita bisa merencanakan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah,” kata Petrus.
Ia membuka peluang bagi kader-kader potensial untuk maju dalam kontestasi politik mendatang. Namun, keputusan pencalonan tetap harus melalui proses seleksi dan mekanisme internal PSI, termasuk keputusan pimpinan pusat.
Dengan demikian, ambisi politik di tingkat daerah belum menjadi keputusan pencalonan. PSI Papua Barat terlebih dahulu harus membuktikan kapasitas organisasi dan kemampuannya memperoleh dukungan masyarakat.
Politik Harus Menyentuh Kehidupan Masyarakat
Petrus juga ingin PSI tidak hanya dikenal sebagai partai yang bergerak menjelang pemilu. Ia mendorong pembentukan sayap organisasi yang dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda, petani, nelayan, hingga perempuan, termasuk mama-mama Papua.
Melalui wadah tersebut, partai diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menyerap persoalan yang dihadapi warga di kampung dan distrik.
Perhatian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari agenda yang disampaikannya. Petrus menilai, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan hutan dan kelestarian alam Papua Barat.
“Keberadaan PSI bukan semata-mata untuk politik praktis atau hanya berpikir bagaimana mencapai target kursi. Kita juga ingin bergerak membangun masyarakat, merangkul pemuda, petani, nelayan, mama-mama Papua, serta mendorong masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, menjaga hutan, menjaga alam, dan memperhatikan persoalan sosial,” tuturnya.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa Petrus ingin memperluas peran partai melampaui fungsi elektoral. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan itu menjadi program yang berkelanjutan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Seleksi Kader Menjadi Penentu
Tahap berikutnya adalah penjaringan dan seleksi calon anggota legislatif untuk tingkat provinsi maupun kabupaten. Petrus mengatakan, proses tersebut akan dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan kandidat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, kader yang memiliki ambisi politik harus mengikuti mekanisme seleksi yang berlaku. Keinginan maju sebagai anggota legislatif atau kepala daerah tidak dengan sendirinya menjadi dasar penetapan calon.
Seleksi tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi PSI untuk menguji komitmennya terhadap keterwakilan OAP dan kualitas kader. Keduanya perlu berjalan bersama agar perluasan representasi tidak mengabaikan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab publik.
Bagi Petrus Kasihiw, Pemilu 2029 merupakan langkah awal untuk memperkuat posisi PSI Papua Barat. Target satu kursi DPR RI, pembentukan struktur hingga kampung, serta perluasan keterwakilan OAP menjadi agenda yang kini diletakkan di hadapan pengurus dan kader.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan seluruh rencana itu tidak berhenti sebagai janji politik. Masyarakat akan menilai partai bukan hanya dari jumlah kursi yang diperoleh, tetapi juga dari konsistensi kader dalam memperjuangkan kebutuhan warga, memperluas kesempatan bagi masyarakat adat, dan berkontribusi terhadap pembangunan Papua Barat.
(MA/inspirasipapua.id)
About Post Author
